Loker Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat KEMKOMDIGI Periode 2026-2030

# Pengumuman Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat Periode 2026-2030

Panitia Seleksi Rekrutmen Calon Anggota Komisi Informasi Pusat untuk periode 2026-2030 mengundang seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat untuk mendaftar melalui rekrutmen terbuka. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah informasi lengkap mengenai rekrutmen ini:

## Deskripsi Tugas

1. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
2. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah sebelum terbentuknya Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota.
3. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setiap tahun atau sesuai permintaan.

## Persyaratan Umum

• Warga Negara Indonesia.
• Sehat jasmani dan rohani.
• Memiliki integritas dan tidak tercela.
• Berpendidikan minimal Sarjana (S1) dari perguruan tinggi terakreditasi, atau lulusan luar negeri yang telah disetarakan.
• Berusia minimal 35 tahun.
• Memahami keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik.
• Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik.
• Tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.
• Tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Khusus untuk Pelamar Aparatur Sipil Negara:

• Berpangkat minimal Pembina (IV/a) dan pernah menduduki jabatan Administrator/Struktural atau Fungsional Ahli Madya/Lektor Kepala.
• Memiliki penilaian prestasi kerja baik dalam dua tahun terakhir.
• Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
• Wajib mendapat persetujuan dari atasan langsung dan menyerahkan dokumen yang diperlukan.

## Tata Cara Pendaftaran

Pelamar diwajibkan untuk menyiapkan dan mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Pakta Integritas sesuai format panitia.
2. Formulir Pendaftaran bermaterai Rp. 10.000.
3. KTP dan Kartu Keluarga.
4. Ijazah asli terakhir (bagi lulusan luar negeri, sertakan bukti penyetaraan).
5. Pas Foto terbaru ukuran 4×6 dengan latar belakang biru.
6. Daftar Riwayat Hidup sesuai format.
7. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan, tidak pernah dipidana, dan tidak menjadi anggota partai politik, semua di atas meterai Rp. 10.000.
8. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah (diserahkan setelah lulus seleksi administrasi).
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku (diserahkan setelah lulus seleksi administrasi).

Dokumen yang dikumpulkan harus dalam format .pdf (kecuali foto dan KTP dalam format .jpg) dengan ukuran maksimal 5 MB per dokumen. Nama file harus mengikuti format: NAMA DOKUMEN_NAMA PELAMAR (contoh: KTP_BUDI).

## FAQ

1. Apakah Surat Keterangan Sehat harus dari RS Pemerintah?

Ya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani wajib dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.

2. Berapa batasan usia untuk mendaftar?

Calon anggota harus berusia minimal 35 tahun saat pendaftaran. Tidak ada batasan usia maksimal selama memenuhi syarat kesehatan.

3. Apakah latar belakang pendidikan tertentu diwajibkan?

Syarat minimal adalah lulusan pendidikan tinggi (Sarjana/S1). Pendaftar diharapkan memiliki pengetahuan di bidang keterbukaan informasi publik.

4. Bagaimana jika saya masih aktif di partai politik?

Pelamar tidak diperbolehkan menjadi anggota aktif partai politik saat melakukan pendaftaran.

5. Di mana saya harus mengunggah dokumen pendaftaran?

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi: [https://seleksi.komdigi.go.id](https://seleksi.komdigi.go.id). Panitia tidak menerima berkas fisik melalui pos.

6. Apakah ada biaya dalam proses seleksi ini?

Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun (gratis). Hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Panitia Seleksi.

7. Apakah Pegawai Negeri Sipil (PNS) boleh mendaftar?

PNS diperbolehkan mendaftar, namun jika terpilih, harus melepaskan jabatan struktural atau fungsionalnya sesuai peraturan.

Mari bergabung dan berkontribusi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di Indonesia!